PERMEN-PU NO:09/PRT/M/2009 (Lamp-d) - Fakultas Hukum Unsrat

1. PROSES PENGAJUAN SPP. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Kepala. SKPD-KSD atau dapat didelegasikan kepada Pejabat Pembuat.

- Dokumen Terkait

PERMEN-PU NO:09/PRT/M/2009 (Lamp-E) - Fakultas Hukum Unsrat

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja ... Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD-KSD juga ... Laporan Fisik dan Keuangan Progress Pelaksanaan Anggaran (Form. P1-P6). b. ... Jenis pekerjaan (fisik dan non-fisik) dan metoda/cara.

PERMEN-PU NO:09/PRT/M/2009 (Lamp-d) - Fakultas Hukum Unsrat

1. PROSES PENGAJUAN SPP. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Kepala. SKPD-KSD atau dapat didelegasikan kepada Pejabat Pembuat.

permen-pu no:09/prt/m/2009 - Fakultas Hukum Unsrat

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara ... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan ...

PERMEN-PU NO:09/PRT/M/2009 (Lamp-d) - Biro Hukum PU

Kuitansi/tanda bukti pembayaran (Format 2). b. ... (9) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Format ... Setelah menerima SPP, Pejabat Penguji Tagihan dan.

Lamp III KepmenLH 51 Tahun 2004 - Fakultas Hukum Unsrat

BAKU MUTU AIR LAUT. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. UNTUK BIOTA LAUT. Nomor: Tahun 2004. No. Parameter. Satuan. Baku mutu. FISIKA.

Lamp II KepmenLH No. 51 Tahun 2004 - Fakultas Hukum Unsrat

Lampiran II. BAKU MUTU AIR LAUT. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. UNTUK WISATA BAHARI. Nomor : Tahun 2004. No. Parameter. Satuan.

PP 58 Tahun 2009.rtf - Fakultas Hukum Unsrat

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. (Lembaran Negara Republik Indonesia.

PP 17 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas. Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa;.

UU 27 Tahun 2009.rtf - Fakultas Hukum Unsrat

ayat (6) adalah Ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan Ketua DPD sebagai ... Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Pasal 34.

UU 10 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

16 Jan 2009 ... 4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai ...

UU 33 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

7. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film. 8. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan.

UU 15 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

16 Mar 2009 ... Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3882);. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun ...

UU 49 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986. Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara ...

PP 36 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Nomor ...

UU 51 Tahun 2009.rtf - Fakultas Hukum Unsrat

Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Negara;. Mengingat. : 1. Pasal 20, Pasal 21, ...

PP 6 Tahun 2009.rtf - Fakultas Hukum Unsrat

Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kembali ... Negara Bukan Pajak jasa pelayanan kapal angkutan laut luar negeri.

10. Perda No. 10 Tahun 2009 - Fakultas Hukum Unsrat

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 7. Pra upaya adalah pembiayaan berupa iuran yang bayar dimuka untuk jangka waktu tertentu ...

03 Tahun 2009 Tanggal - Fakultas Hukum Unsrat

23 Mar 2009 ... Pengendalian operasi IPAL. 005. Tindakan tanggap darurat pencemaran air. Kode unit. : MPPA. 001. Unit. Kompetensi. : Evaluasi Karakteristik ...

bab 9 pembenahan sistem dan politik hukum - Fakultas Hukum Unsrat

menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi ... yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;. 2.

Kompilasi Hukum Islam - Fakultas Hukum Unsrat

KOMPILASI HUKUM ISLAM *. BUKU I. HUKUM PERKAWINAN. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dengan : a. Peminangan ialah kegiatan ...

BAB I - Fakultas Hukum Unsrat

TELEPON: 7228901, 7393939 WEBSITE: www.bpn.go.id. KEPUTUSAN . ... Surat Keluar Pengangkatan CPNS TTD Biro Orpeg → Nomor: 1/3.21-. 100.3/XI/2008.

P U T U S A N - Fakultas Hukum Unsrat

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan. Kepailitan pada tingkat pertama telah ...

PDF :10 - Fakultas Hukum Unsrat

10 Mei 2010 ... PDF yang diconveret/transfer dari PDF ke program exel (Microsoft Office) ... tempat pemungutan suara tahun 2010 (model C1 KWK-KPU) ...

FAQ PBI BU _3 - Fakultas Hukum Unsrat

masyarakat dengan menambahkan jenis kantor baru yaitu Kantor Wilayah dan. Kantor Fungsional. • Kantor Wilayah adalah kantor Bank yang membantu kantor ...

Menimbang - Fakultas Hukum Unsrat

Contoh. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b. Jabatan. Jabatan pembentuk Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa ditulis dengan.

peraturan - Fakultas Hukum Unsrat

(3) Pada upacara wisuda, para wisudawan mengucapkan janji wisudawan. Statuta Politeknik Negeri Kupang. 16. Page 17. (4) Naskah ...

SSPCP - Fakultas Hukum Unsrat

SURAT SETORAN. PABEAN, CUKAI,. DAN PAJAK DALAM. RANGKA. IMPOR. (SSPCP). Lembar ke-1 : KPBC. Lembar ke-2 : KPPN. Lembar ke-3 : PENYETOR.

Lampiran V - Fakultas Hukum Unsrat

Mengisi formulir SSCP dalam rangkap 4 (empat) dengan lengkap dan benar, untuk ... Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Import.

spkn - Fakultas Hukum Unsrat

18 penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak. 19 begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar.

Pemanduan - Fakultas Hukum Unsrat

18 Mei 2011 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (Lembaran Negara ... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang.

No 11 PK/N/2001 - Fakultas Hukum Unsrat

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2001 ... Membaca surat-surat yang bersangkutan; ... Gugatan wanprestasi dari Termohon PKPU selaku.

Kepariwisataan - Fakultas Hukum Unsrat

(2)Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. Page 3. BAB IV. USAHA PARIWISATA. Bagian ...

Wabah - Fakultas Hukum Unsrat

Wabah dalam Undang-undang ini meliputi: (1) Penyakit-penyakit karantina berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang. Karantina Laut dan Undang- ...

29/PUU-V/2007 - Fakultas Hukum Unsrat

mengembangkan mutu dan kemampuan profesi insan perfilman sebagaimana ... 24 Januari 2008 dan 06 Februari 2008, untuk ahli bernama Seno Gumirat Ajidarma ... untuk menemui bekas kekasih Soe Hok Gie dengan tujuan riset Adegan.

Lampiran - Fakultas Hukum Unsrat

Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai dengan angka kredit 100 yang diperoleh dari unsur ... 3) Hasil download dari website dimana karya tulis ilmiah dimuat dengan identitas lengkap ... Basalamah, Anies S. Audit Sampling: Teori dan Aplikasi.

Wakaf - Fakultas Hukum Unsrat

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Pasal 20.