peraturan pemerintah republik indonesia - Itjen Kemenag

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) ...

- Dokumen Terkait

peraturan pemerintah republik indonesia - Itjen Kemenag

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah;. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) ...

peraturan presiden republik indonesia - ITJEN Kemenag RI

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara.

2 - peraturan menteri agama republik indonesia ... - Itjen Kemenag

peraturan perundang-undangan; dan e. tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon. Jemaah Haji. (2) Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji.

peraturan menteri agama republik indonesia nomor ... - Itjen Kemenag

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada. Perguruan Tinggi Keagamaan Yang ... Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian.

peraturan pemerintah republik indonesia - Kemenag Jatim

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaaan. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ...

peraturan pemerintah republik indonesia - Simpuh Kemenag RI

Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

peraturan pemerintah republik indonesia - hkln kemenag

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Ibu Kota. Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser;. Mengingat: .

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 ... - hkln kemenag

100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan.

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 ... - hkln kemenag

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 11. (1) ...

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 ... - hkln kemenag

Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola. Nazhir sesuai dengan peruntukan harta ...

rancangan peraturan pemerintah republik indonesia - simpu kemenag

setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 2. ... i. pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji; ... dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara. Kesatuan ... undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ... Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji ... rencana strategis dan rencana kerja serta.

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 ... - hkln kemenag

maka perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota. Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Kota Langsa; c. bahwa berdasarkan usulan Gubernur Provinsi. Nanggroe ...

lembaran negara republik indonesia - ITJEN Kemenag RI

NOMOR 172 TAHUN 2014. TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN. 2010 TENTANG PENGADAAN ...

keputusan presiden republik indonesia - ITJEN Kemenag RI

THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944. (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI.

kementerian agama republik indonesia - Itjen Kemenag

4. KMA No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan. Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Lapora Kinerja Pada Kementerian. Agama.

keputusan menteri agama republik indonesia - Itjen Kemenag

Pertama. : Menetapkan Uraian Pekerjaan Inspektorat Jenderal. Departemen ... E. RINCIAN TUGAS DAN PEKERJAAN JABATAN FUNGSIONAL. AUDITOR. 1.

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK ... - Itjen Kemenag

Tahun 2009 tentang Dosen, bahwa sertifikat pendidik merupakan salah satu prasyarat yang wajib ... Agama dan masyarakat pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ... untuk Pasraman Kilat. Peningkatan akses dan ...

peraturan presiden republik indonesia - hkln kemenag

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan. Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1998 ...

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ... - Itjen Kemenag

an Negara tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja. Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- ...

menteri agama republik indonesia peraturan ... - Kemenag Jatim

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata. Kerja Instansi Vertikal ... Menunjukkan perilaku cermat terhadap dalil syar'i sebagai ... pendapat secara berani, terbuka, cerdas dan santun. h) Pendidik ...

peraturan menteri agama republik indonesia ... - Simpuh Kemenag RI

PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. PERGURUAN ... DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA ... nirlaba yang dapat berbentuk yayasan/perkumpulan/ ... Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); dan b. ... selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana.

peraturan menteri agama republik indonesia ... - Kemenag Sumsel

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan ... rohaniawan dan tenaga ahli wajib memiliki RPTKA ... surat permohonan dari Orang Asing kepada.

peraturan presiden republik indonesia nomor 64 ... - hkln kemenag

dan Penera, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya; b. bahwa sehubungan dengan ...

1 - peraturan menteri agama republik indonesia ... - hkln kemenag

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan ...

peraturan menteri agama republik indonesia ... - Kemenag Jatim

3. BAB II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN. MATA PELAJARAN ... MADRASAH ALIYAH. 1. Kelas X. K o m p o n e n. Alokasi Waktu. Semester 1 ... dan Menengah, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SD/MI, serta.

peraturan presiden republik indonesia nomor 31 ... - hkln kemenag

mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi. Penelitian dan Perekayasaan dengan Peraturan Presiden;. Mengingat. : 1. Pasal 4 ayat (1) ...

1 peraturan menteri agama republik indonesia ... - hkln kemenag

Pejabat Pembuat Komitmen. 9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memper ...

peraturan presiden republik indonesia nomor 17 ... - Kemenag Jatim

Besarnya tunjangan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ...

1 - peraturan menteri agama republik indonesia ... - Kemenag Banten

peraturan perundang-undangan. (8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan kendaraan yang layak ...

1 - peraturan menteri agama republik indonesia ... - Kemenag Sumsel

Pasal 6A. BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ...

peraturan presiden republik indonesia nomor 39 ... - hkln kemenag

dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang ... Fungsional Pranata Komputer dengan Peraturan Presiden;. Mengingat : 1. Pasal 4 ... Pranata Komputer Muda. Pranata Komputer Pertama.

peraturan presiden republik indonesia nomor 4 ... - Kemenag Jatim

selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 39.

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara ... - Itjen Kemenag

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

peraturan menteri agama republik indonesia nomor ... - hkln kemenag

ketentuan peraturan perundang-undangan. ... PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KEMENTERIAN ... 1092 Tulung Selapan. Jl. DPR Marga No 24.

peraturan pemerintah republik indonesia - Peraturan Perundang ...

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran dalam wilayah atau bagian ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... - ATR/BPN

(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh. PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan- ...