undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang ...

penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan ... yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, ... Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah :.

- Dokumen Terkait

undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 1999. TENTANG. TELEKOMUNIKASI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang ...

penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan ... yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, ... Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah :.

undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999. TENTANG. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI.

undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang ...

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ...

undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang ...

bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan. Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi ...

undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 1999 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 1999. TENTANG. LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR. DENGAN RAHMAT ...

undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 1999 tentang ...

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. PRESIDEN ...

undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 1999 ... - BPKP

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang ... arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau.

undang.undang republik indonesia nomor 47 tahun 1999 ... - BPKP

Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,. Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang harus ...

undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 ... - BPKP

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. BAB I. KETENTUANUMUM. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1.

undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 1999 ... - BPKP

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ...

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 ... - BPKP

Bagian Kedua. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Pasal 6. Hak pelaku usaha adalah : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan ...

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 - YLKI

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan ...

undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 ... - KPK

bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan. Negara dan pihak ...

undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1999 ... - DPR RI

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari: a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan ...

undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 ... - LPS

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 8. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank ...

undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 1999 ... - DPR RI

NOMOR 34 TAHUN 1999. TENTANG. PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA. NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA. PRESIDEN ...

undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 ... - KPK

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ...

undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang ...

NOMOR 1 TAHUN 2014. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH. PESISIR DAN ...

1 undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 1992 tentang ...

b. bahwa penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat ... Jenis dan penggunaan pesawat udara sipil dan pesawat udara negara diatur lebih ...

undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1964 tentang ...

tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di. Perusahaan Swasta;.

undang-undang republik indonesia nomor : 1 tahun 2004 tentang ...

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk ...

undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang ...

c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan ... keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pasal 3 . ... ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1964 tentang ...

c. perangkat telekomunikasi ialah sekelompok alat telekomunikasi ... Pasal 14. (1) Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk.

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun ...

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 1965 tentang ...

mengadakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun ...

undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang ...

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ...

undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 1956 tentang ...

(3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi cap Kepala desa dan ditanda- tangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang- kurangnya dua orang ...

undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang ...

bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan dan belum menampung kebutuhan hukum ...

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2000 tentang ...

masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak. Kekayaan Intelektual; b. bahwa Indonesia telah meratifikasi ...

undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang ...

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, ... sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) ... daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut.

undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 1994 tentang ...

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun 1994 dan ... Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak.

undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang ...

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas ... b. memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik;.

undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang ...

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar ... Pasal 33. (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. setiap transaksi yang ...

undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang ...

NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41. TAHUN 1999. TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG- ...

undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang ...

Republik Indonesia Nomor 4235);. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun ...